Bhayangkara Padmanaba

Mengikuti perkembangan blog seminggu terakhir yang begitu dinamis, saya bahagia blog kita kembali ramai. Diantara berbagai keriuhan tersebut, ada sesuatu yang mengganggu akal sehat saya terhadap sebuah komen yang mengatakan “keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat”.

Sebagai manusia beragama, saya hanya percaya Tuhan lah satu-satunya yang tidak bisa diganggu gugat. Walaupun begitu, Ia masih mendorong kita untuk berpikir menggunakan akal bahwa banyak hal yang kita rasa tidak pantas untuk tidak diganggu gugat pada nyatanya logis dan bisa dijawab oleh akal manusia. Ya iyalah, kita (manusia) kan makhluk paling sempurna yang diciptakan-Nya. Kajian lebih dalam mengenai hal ini silahkan baca artikel Aa Gestan Jumat mendatang, Insya Allah.

Sebagai warga negara, saya juga bangga pada Pemilihan Umum Indonesia yang sama sekali tidak mencantumkan aturan “Keputusan KPU tidak dapat diganggu gugat”. Bahkan dalam rekapitulasinya, selalu ada saksi untuk memastikan transparansi dan ketepatan penghitungannya. Saya tidak tahu kekacauan sosial macam apa yang akan terjadi bila muncul aturan “Keputusan KPU tidak dapat diganggu gugat!”. Mungkin blog Bhapad juga akan melakukan kritik dan siap-siap diprotes pengunjung berinisial tertentu (pokoke huruf konsonan).

Sebagai mantan siswa dan MAHAsiswa, saya juga teringat aturan OSPEK jaman dulu dimana:

1. Panitia / senior tidak pernah salah
2. Bila panitia / senior salah, lihat aturan pertama.

Itu sistem aneh, yang telah ditinggalkan. Mengapa? Bodoh dan membodohkan. Bagaikan orang dijalanan yang tersesat, lalu menyesatkan pengguna jalan lainnya. Bagaikan jatuh, tertimpa tangga, kehujanan, kesetrum, lalu mati. Aturan tak bermanfaat dan tak sesuai akal dan nurani manusia seharusnya bernasib seperti ini; tak populer, ditinggalkan, mati.

Begitu pula cara saya memandang aturan aneh macam “keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat”. Dalam sistem otoritarian, keanehan itu boleh dipertahankan, karena biasanya dimanfaatkan pihak tertentu untuk membungkam kebenaran, atau sekedar berlindung mencari aman dibalik aturan. Tapi tidak dalam sistem demokrasi dan kesetaraan. Karena itu, perlu ada perubahan. Perubahan tak akan terjadi tanpa aksi, walaupun menimbulkan luka. “No pain no reform, no reform no progress”.

Rekam Jejak LBB PPI DIY

Sebenarnya banyak reformis yang beredar di PPI DIY di masa lalu. Jika anda masih punya selebaran tata tertib lomba dari panitia LBB PPI DIY jaman dulu, anda akan menemukan perubahan yang fundamental, yaitu:

1. Sebelum tahun 2003, aturannya berbunyi “Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat”.
2. Setelah tahun 2003 hingga 2006, atas dasar keadilan dan kebenaran, aturannya direformasi total menjadi:
   1. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.
   2. Bila dikemudian hari ditemukan kesalahan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Karena itu, saya menyesalkan mengapa pada LBB 2007 (pertama kali di UIN Suka) hingga sekarang, aturan poin b tidak tercantum lagi. Sungguh disesalkan!

Sekarang saya paparkan latar belakang mengapa poin a dan b diatas pantas dimunculkan. Pertama, kata-kata panitia dirubah menjadi juri. Pembaca yang kritis, sesungguhnya panitia BERHAK untuk diprotes dan dikritik. Karena protes dan kritik itulah yang akan membawa kinerja panitia akan lebih baik dimasa mendatang. Membobol kran “panitia tidak bisa diganggu gugat” memang membuka diri kita dari serangan (yang menimbulkan luka, pain), namun lihatlah sisi positifnya. Kita (panitia) bisa menjadi lebih baik lewat mekanisme evaluasi dan regenerasi yang baik.

Kedua, mengapa “keputusan juri tidak dapat diganggu gugat”?. Karena memang juri tidak bisa diganggu gugat. Maksud dalam hal ini adalah juri berhak memutuskan berapapun nilai yang ia berikan terhadap gerakan-gerakan sebuah peleton. Karena itu, juri mau memberi nilai 4, 5, atau 9 sepenuhnya hak prerogatif mereka! Namun untuk menjaga independensi dan keadilan juri dalam memberi penilaian, biasanya ada aturan lain yang dikembangkan panitia seperti aturan:

1. Kode etik juri yang tidak boleh berpihak (ini aturan baru yang saya kagumi dalam LBB PPI DIY 2008 hingga sekarang).
2. Nilai masing-masing juri ditiap pos ditampilkan dalam lembar rekapitulasi yang dibagikan ke peserta. Cara ini bisa mengantisipasi juri-juri “nakal” karena akan ketahuan nilai royalnya pada peleton / sekolah tertentu. Nb: cara ini sudah diterapkan di LBB PPI Kota Yogyakarta sejak lama. Namun entah bagaimana di tahun ini cara hebat itu hilang, apalagi ada indikasi nilai royal di jalur utara (SMP Putra-SMA putri) di POS II pada sekolah tertentu. Silahkan cek dan analisa komposisi jurinya!
3. Juri harus mempertahankan standar nilainya tanpa terpengaruh juri lain. Bagaimanapun standar penilaian tiap kepala, tidak mungkin persis sama. Ada pihak yang menilai sebuah gerakan sudah bagus, namun pihak lainnya tidak puas. Ini fair, selama standarnya dipertahankan.
4. Dll,.

Ketiga, aturan poin b adalah sarana latihan berbesar hati, karena sebuah kesalahan harus diakui lalu diperbaiki. Bukannya disembunyikan, ditutup-tutupi lalu berdiam diri sehingga kesalahan serupa berpotensi dapat berulang lagi dan lagi. Bagi panitia (khususnya bagian rekapitulasi), kehadiran aturan tersebut bagaikan jurang disisi jalan setapak berkerikil. Jalan setapak berkerikil adalah gambaran betapa sulit dan nyebahi tugas yang dihadapi tim rekap karena melulu bercumbu dengan angka-angka dan tetek bengek lain yang harus dihadapi penuh konsentrasi. Bayangkan saja, ketika panitia lain bisa menikmati dinamisnya perlombaan, tim rekap selalu terpaku di depan layar komputer, di sebuah ruang khusus.

Sedangkan gambaran jurang berarti prinsip kehati-hatian yang harus selalu dijunjung tinggi. Kesalahan rekap hanya pantas diartikan sebagai pendzoliman panitia terhadap hak-hak peserta. Disisi lain, kesalahan rekap juga berarti perampokan. Yang seharusnya mendapat nilai 7 namun ditulis 6, atau yang seharusnya juara malah terdepak, atau sebaliknya, yang sebenarnya lumayan, jadi terlempar ke juru kunci J. Lepas dari aturan diatas ada atau tidak, prinsip-prinsip ini wajib dipegang. Akan tetapi, jelas lebih baik bila aturan tersebut ada. Minimal, menjadi tantangan bagi tim rekap untuk profesional karena “bila salah, bersiaplah diprotes peserta!”. Hal itulah yang mendasari saya untuk selalu mengingatkan rekanan di tim rekap dengan motto “KETEPATAN DULU, BARU KECEPATAN! sehingga segala hasil / keputusan yang kita keluarkan atas nama panitia DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN”.

Galih Kusuma Putra

Koordinator Juri Rekap LBB PPI DIY 2004 dan 2005

Berdiskusi lebih lanjut tentang topik ini? Kirim email anda ke:

galih_kusuma_putra@yahoo.co.id